1. Komunikasi (Communication)
Sahabat yang budiman! Komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi sangat diperlukan bagi terselenggaranya sebuah kebijakan.
Sahabat yang budiman! Kebijakan tidak akan bisa dipahami oleh pelaksana kebijakan tanpa adanya penjelasan apa dan bagaimana kebijakan tersebut akan direalisasikan. Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses komunikasi karena informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Sahabat yang budiman! Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Tiga hal penting dalam komunikasi adalah: transmisi, konsistensi dan kejelasan.
2. Sumber daya (Resources)
Sahabat yang budiman! Sumber daya berkenaan dengan kecakapan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
Walupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi atau sikap (Disposition or attitudes)
Sahabat yang budiman! Disposisi berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemeberian insentif.
4. Struktur birokrasi (Bureucratic structure)
Sahabat yang budiman! Struktur birokrasi berkenaan dengan mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain standar operasional prosedur, pembagian kerja dan koordinasi.
0 Comments